POLITIK

KPU Sulsel : Parliamentary Threshold Tidak Berlaku Untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Dan Provinsi

BeritaTuntas.com.Makassar.- Pemilihan Umum 2019 kini semakin dekat, perdebatan terkait aturan teknis pemilihan Umum dan  Ambang Batas Parleman atau Parliamentary Threshold kini marak di diskusikan oleh berbagai kalangan pengiat demokrasi.

Tak terkecuali diskusi tentang Ambang batas parlemen (Parliamentary Threshold) 4% yang menurut sebagian kalangan berlaku Nasional atau berlaku Mulai dari Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan Pemilu Anggota DPRD Provensi, Sampai Pemilu Anggota DPR RI.

Bagi mereka Pemilu 2019 yang akan datang Parlemen Treshold 4% juga bakal berlaku pada Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan Pemilu Anggota DPRD Provensi, dengan artian jika partai A Tidak memenuhi syarat Parlemen Treshold 4% di Pemilu Anggota DPR RI maka otomatis Calon Anggota Leglatif Partai tersebut tidak berhak mendapatkan Kursi Di DPRD Kabupaten/Kota dan DPRD Provensi, walapun Suara partai mereka di daerah tertentu cukup untuk mendudukan calegnya di DPRD

Terkait perdebatan tersebut Komisioner KPU Sulsel Faisal Amir Saat Di hubungi BeritaTuntas membantah terkait tafsir sebagian kalangan tentang Parlemen Treshold 4% yang berlaku nasional tersebut.

Menurutnya Parlemen Treshold 4% hanya berlaku Untuk Pemilu Anggota DPR RI saja,dan tidak berlaku untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan Pemilu Anggota DPRD Provensi. Ungkap Faisal Saat di hubungi BeritaTuntas Via Selulernya

Pokoknya untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan Pemilu Anggota DPRD Provensi Tidak Ada yang namanya Parlemen Treshold .Tutup Mantan Ketua KPU Kabupaten Takalar ini.

Dengan penjelasan dari Anggota KPU Sulsel Faisal Amir ini, di harap tidak ada lagi perdebatan atau tafsir salah terkait aturan Parlemen Treshold tersebut.

Sehingga tidak membigungkan para calon pemilih dan mereka yang berniat untuk maju bertarung di Pemilu Legislatif 2019 mendatang.

—–Baca Juga—–

Berita Terkait

1 Comment

1 Comment

  1. Hilal

    Juli 26, 2018 at 9:35 am

    Lucu juga ini KPU Sul Sel.
    Kalau menenangkan para caleg yg tuntas… jangan menggantung….
    Apa dasar hukumnya PT 4% tdk berlaku sampai ke DPRD prov. Kabupaten/Kota.

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top