NASIONAL

Berikut Kiat Sukses Mengelola Dana Desa Dari Anti-Corruption Committee (ACC)

BeritaTuntas.com.Makassar.- Anti-Corruption Committee (ACC) mengigatkan kepada para Kepala Desa untuk senantiasa melakukan transparansi pengunaaan desa .Kunci dari pengelolaan dana desa menurut nya adalah Transparansi

Abdul Mutalib selaku Direktur ACC Sulsel, memberikan kiat sukses mengolah dana desa, menurut Abdul Mutalib adalah membuat segala sesuatunya menjadi transparan.

“Pengelolaan dana di sektor apapun tidak bakal bisa efektif jika tidak dilakukan dengan metode penggunaan anggaran secara transparan,”ujarnya.

Sama halnya dengan penggunaan dana desa yang sekarag ramai dibahas karena dikorupsi. Menurutnya, hal tersebut terjadi karena pengelolaan dana tersebut tidak dilakukan dengan prinsip transparansi.

“Hal ini mengakibatkan lemahnya sistem pengawasan karena dikelola secara tertutup,” ungkapnya Abdul Mutalib.

Persoalan lain yang masih mengakar yaitu kuatnya kultur feodalisme di desa membuat perangkat desa cenderung tidak patuhi tata kelola dana desa dan SOP yang wajib diterapkan.

Selain itu, kata Mutalib, perangkat pengawasan desa yang masih lemah saat ini, seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) tidak melakukan fungsi pengawasan dengan baik.

Sehingga, Pemkab seharusnya mengefektifkan perannya dengan melakukan asistensi. Akan tetapi, ini tidak terjadi.

“Saya kira itu beberapa sebab sehingga praktik penyimpangan dana desa masih terjadi,” ungkapnya.

Nah, apa yang harus dilakukan, seluruh perangkat desa harus paham tentang mekanisme penggunaan dana desa sesuai aturan atau SOP-nya.

Perangkat desa, kata Mutalib, juga wajib paham bahwa peran serta masyarakat harus dilibatkan dalam konteks pengawasan dana tersebut, Sehingga masyarakat Merasa Dilibatakan

“Yang harus dibarengi dengan pengetahuan tentang kewajiban mengelola dana tersebut secara transparan. Dengan kata lain, pengelola dana desa harus mengerti tentang aturan keterbukaan informasi publik,” urainya.

Pengelola dana desa juga seharusnya diberikan pemahaman tentang implementasi prinsip-prinsip transparansi.

“Dilakukan dengan kemauan untuk membuka informasi pengelolaan dana tersebut baik di kantor desa maupun secara elektronik,” katanya.

Terakhir adalah peran Pemkab untuk melakukan asistensi atau minimal dalam bentuk pengawasan seharusnya dilakukan kepada para kepala Desa dan Unsur desa lainya

—–Baca Juga—–

Berita Terkait

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top